Janji Kampanye Paslon Bikin Ngakak

Pilkada memang suka aneh aneh, khususnya pilkada Cimahi. Setiap calon menawarkan visi misi dan program nya masing masing dengan iming2 dan Janji manis. Kampanye ini kalau tidak disikapi akan menimbulkan distorsi dan kebingungan ditengah tengah masarakat.

Oleh kareni itu kita perlu cerdas dalam memilih mana janji kampanye yang rasional, yang benar benar mungkin bisa direalisasikan kedepan.

Jangan sampai kita terjebak dengan visi misi serta program kerja yang sangat sulit untuk direalisasikan.

Berikut ini janji kampanye calon pilkada cimahi, yang perlu kita sikapi dengan hati hati. Kampanye ajay bikin kita ngakak.

PASLON no 1 ATTY AZUL
Janji kampanye : KSG ( Kartu Subsidi Gas )
KSG adalah salah satu program unggulan paslon no 1 Atty Azul, Dimana paslon memiliki program Subsidi Gas Melon setiap bulan,yang anggaranya dari APBD kota Cimahi, jika paslon tersebut menang dalam PILKADA 2017.
Timses paslon Angi Permana menyebutkan dalam akun FB nya bahwa pendaftaran program KSG ini sudah mencapai 70.000 KK.

Analisa :
Subsidi dalam paraturan pemerintahan memang diperbolehkan. Bahkan pemerintahan saat ini juga sudah memberikan subsidi listrik, BBM, biaya sekolah dll, hanya tentunya diperuntukkan untuk kalangan yang tidak mampu.

Warga cimahi ada 181,000KK, misal asumsi yang menerima subsidi ada 100,000KK.
Harga Gas Melon di agen adalah Rp16,000
Anggaran setiap bulan Rp 16,000 x 100,000KK yaitu 1,600,000,000 atau 1,6M
Anggaran pertahun 1,6M x 12 bulan yaitu 19,2M
Dengan APBD kota Cimahi sebesar 1,5T maka pengeluaran 19,2M pertahun sangat realistis untuk dianggarkan.

Penilaian : Program ini sangat menarik, karena dapat membantu masarakat khususnya dengan seringnya kelangkaan gas.

PASLON No 2 Hadad Irma
Dalam janji kampanye nya HADAD IRMA akan menaikan insentif untuk PKK, pos Yandu, Linmas, Guru  ngaji sebesar 200%.
Alhamdulillah kalau ini benar benar akan direalisasikan. Dan dari APBD yang tersedia hal ini sangat mungkin untuk direalisasikan.

Sama Halnya dengan PASLON 1 ATTY AZUl, ternyata memiliki program peningkatan kesejahteraan yang sama.

PASLON No 3 AJAY NAGATIANA
Salah satu program unggulan Paslon ini adalah, wi fi gratis di setiap RW. Baru baru ini launching di RW3 Cigugur.
Dalam salah satu akun FB timses nya, agus sholihin. Program ini dibiayai sendiri oleh Ajay, begitupula dengan iuran bulanan berlangganan wifi.

Asumsi jika RW dikota cimahi ada 312RW. Dan asumsi jika provider internet nya telkom,maka
Biaya pemasangan pertama Rp 800,000 x 312RW = 24,960,000
Biaya Bulanan Rp 400,000 x 312RW = 124,800,000 perbulan

Dengan kata lain AJAY kalau nanti terpilih harus merogoh dari kantong pribadi Rp 124,800,000 perbulan.

Untuk mengetahui gaji walikota bisa lihat disini
Dengan kondisi seperti ini, menharuskan Pak Ajay mencari tambahan diluar gaji bulanan nya. Jadi menurut saya ini sangat sulit untuk direalisasikan.

Demikianlah beberapa program unggulan dari paslon walikota dan wakil walikota cimahi. Semoga bermanfaat.

Read More

Meski Jadi Tersangka, Atty Suharti Tochija Tetap Bisa Ikut Pilkada Cimahi

Jakarta-SuaraNusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti Tochija dan suaminya M Itoc Tochija sebagai tersangka. Atty dan Itoc disangka menerima suap Rp 500 juta. Keduanya disangka menerima suap sebesar Rp 500 juta berkaitan dengan proyek ijon pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi senilai Rp 57 miliar.

“KPK telah melakukan ekspose dan diputuskan meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan sekaligus menetapkan AST dan MIT sebagai tersangka penerima suap,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2016) silam.

Kedua tersangka, ujar Basaria, diduga mendapatkan suap dari pengusaha atas nama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Dua pengusaha itu juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sekadar diketahui, status Atty saat ini merupakan calon wali kota petahana dalam Pilkada Cimahi 2017. Bagaimana nasib politik Atty dalam pesta demokrasi tersebut?

Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya menegaskan proses penyelenggaraan Pilkada Cimahi 2017 tetap berjalan atau tidak berpengaruh jika Atty berurusan dengan hukum. Kalau ternyata penyidik KPK melakukan penahanan, Atty pun masih sah sebagai peserta Pilkada Cimahi 2017.

“Prinsipnya tidak menggugurkan atau tidak membatalkan kepesertaan bersangkutan (Atty) sebagai peserta Pilkada Cimahi,” ujar Handi di kantor KPU Cimahi, Jalan Pesantren, Kota Cimahi, kemarin.

Handi menyatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Jadi yang bersangkutan masih tetap dianggap sebagai peserta (Pilkada Cimahi),” ujarnya

Beda cerita kalau Atty bermasalah berkaitan pelanggaran pemilu. Misalnya terbukti melakukan politik uang pada proses pelaksanaan Pilkada. “Kalau kena OTT (operasi tangkap tangan) karena money politic saat kampanye, ya bisa gugur atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada,” ujar Handi. (eka/dbs)

Read More

Kasus atty tidak menggurgurkan sebagai Calon Walikota

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membelit Wali Kota Cimahi Non Aktif, Atty Suharti tidak membuat kepesertaannya sebagai calon Wali Kota Cimahi 2017 gugur begitu saja meskipun nantinya ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Handi Dananjaya saat melakukan konferensi press di Sekretariat KPU Kota Cimahi, jln. Pesantren, Jumat (2/12/2016).

“Mengenai kepesertaan beliau (Atty), yang bersangkutan itu tidak menggugurkan proses sekarang (proses Pilkada). Sesuai dengan aturan, beliau masih sebagai peserta pada Pilkada Cimahi tahun 2017,” jelas Handi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Atty Suharti di jalan Sari Asih IV Kecamatan Sukasari Kota Bandung pada Kamis (1/12). Sekitar 15 anggota KPK tiba pukul 19.30 WIB. Mereka membawa Atty serta Itoc Tochija beserta beberapa berkas ke Jakarta.

Dijelaskan Handi, proses hukum yang saat ini membelit peserta nomor urut satu tersebut berada di luar aturan KPU. Lain halnya jika yang bersangkutan kedapatan melakukan praktik money politic.

“Ini kan prosesnya lain, ini di luar wilayah KPU. Artinya, kami melihat bahwa proses kepesertaan beliau tidak menggugurkan proses yang sedang berlangsung (proses Pilkada),” kata Handi.

Tapi, lanjut Handi, jika calon tertangkap tangan juga melakukan politik uang, itu harus melalui proses pengadilan hingga kasusnya inkrah.

“Kalau misalkan OTT-nya mengenai money politic, itu bisa menggugurkan. Itu juga harus ada putuskan proses pengadilan yang inkrah dulu,” jelas dia.

Perihal kampanye, kata Handi, harus tetap berjalan. Pasalnya, meski Atty sedang dalam pemeriksaan KPK, kampanye masih bisa dilakukan oleh calon Wakil Wali Kota atau Tim Kampanye.

“Artinya, kampanye nomor satu masih bisa dilakukan,” ucap dia. (Rizki)

Read More

Bawaslu Jabar Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pilkada Serentak 2017

http://pilkadacimahi-2017.blogspot.co.id/.-  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jabar menggelar sosialisasi kelembagaan pengawas pemilu serentak tahun 2017 di Hotel Endah Parahyangan Jln. Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi.  Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mengajak masyarakat mengawasi kelembagaan Panwas dalam Pilkada serentak.
Harminus Koto, Kepala Bawaslu Jabar berharap partisipasi masyarakat berupa pengawasan dalam Pilkada sudah dilakukan dalam tahap awal. "Dengan demikian masyarakat berperan aktif dalam menukseskan pilkada serentak," ujarnya.
Harminus menyatakan, Kota Cimahi ikut dalam daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017. Kelembagaan Panwas Kota Cimahi sudah terbentuk sejak 31 Mei 2016.
Ia menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat karena Pemilu adalah upaya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Begitu pula dengan pengawasan masyarakat yang juga merupakan sebuah bentuk komunikasi masyarakat dengan panwalu dan bawaslu.
"Makanya sangat penting keterlibatan masyarakat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia pun mendorong peremintah daerah untuk terus mengupayakan kesuksesan Pilkada, termasuk memfasilitasi anggaran.
Asisten I bidang Pemerintahan Setda Kota Cimahi Maria Fitriana mengatakan pihak pemerintah terus mengimplementasikan tugasnya dalam Pilkada, sesuai sesuai dengan Permendagri no. 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemda dalam melaksanakan Pilkada. Dalam hal sosialisasi pelaksanaan Pilkada, ia mengaku pihak pemerintah sudah menginformasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya.
"Kami sudah melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat, hingga ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Begitu pula dalam hal penyediaan fasilitas pelaksanaan. Hal yang tertuang dalam poin Permendagri tersebut diantaranya membantu KPUD dalam mengatasi hal teknis penyelenggaraan, memelihara dan menjaga kondusifitas masyarakat, melakukan identifikasi sosial politik.
"Dalam hal fasilitas pelaksanaan, kami (pihak pemerintah) membantu menyiapkan anggaran. Dalam waktu dekat bisa dimanfaatkan oleh KPU dan Panwaslu. Dengan bantuan ini, mudah-mudahan pelaksanaan pilkada berjalan lancar," ujarnya.
Terakhir adalah Koordinasi pelaksanaan yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah dengan terus berkoordinasi bersama pihak TNI dan Polri. (RR)

Read More

KPU Cimahi Gelar Sosialisasi Pilkada 2017

Pilkadacimahi2017.blogspot.co.id - KPU Kota Cimahi menggelar kegiatan sosialisasi Pilkada serentak pada 2017 mendatang yang diikuti ratusan siswa SMAN 2 Cimahi di Aula SMAN 2 Cimahi, Jln. KPAD Sriwijaya IX No. 45A, Kec Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Selasa, (10/11/2015). 

Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Walikota Cimahi Atty Suharti yang didaulat membuka acara serta Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya sebagai narasumber kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman bagaimana nanti tahap-tahap anak-anak ini melakukan pemilihan langsung," kata Walikota Cimahi, Atty Suharti saat ditemui usai membuka acara sosialisasi tersebut di Aula SMAN 2 Jln. KPAD Sriwijaya IX No.45A, Cimahi Tengah, Selasa, (10/11).

Atty menambahkan, dalam sosialisasi ini juga akan dijelaskan tentang aturan-aturan dan proses yang harus dipenuhi dalam pilkada nanti. Bagaimana aturan-aturan yang harus dipenuhi dan harus diterapkan dalam proses pilkada.

Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih terkait Pilkada serentak 2017, terutama bagi pemilih pemula.

Sosialisasi Pilkada 2017 ini dilakukan atas dasar banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang pemilihan kepala daerah serentak ini.

"Banyak masyarakat yang tidak tahu. Kita ingin membangun dulu pemahaman masyarakat soal pemilu itu apa," ujarnya.

Andi mengatakan, KPU Kota Cimahi sudah mengestimasikan jumlah pemilih yang sudah berhak berpartisipasi, termasuk pemilih pemula. Jumlah pemilih yang diestimasikan untuk Pilkada di cimahi itu sekitar 450 pemilih atau 5% pemilih pemula.(ha)

Read More